Bocornya Pidato Presiden SBY
Ternyata manusia itu tempatnya berkeluh kesah, dan pasti membutuhkan telinga untuk mencurahkan isi hati agar gundah gulana dalam dada sirna. Bahkan seorang presiden pun membutuhkan orang lain yang mau mendengarkan isi hatinya. Bukankah presiden juga manusia yang memiliki sisi yang semestinya dipandang secara manusiawi?
Celakanya seorang presiden di negeri ini sudah dianggap sebagai manusia sempurna yang tidak pantas lagi berkeluh kesah. Sangat menarik sekali bila keluhan seorang presiden harus didengarkan semua rakyat yang dipimpinnya, bahkan disaat rakyat itu sendiri pun harus juga mengeluh kepada presidennya. Jadi, siapa yang harus mendengarkan suatu keluhan kalau keadaan begitu?
Seperti apa keluhan seorang presiden? Apakah sama dengan keluhan rakyat yang susah makan dan susah menyekolahkan anak-anaknya? Apapun keluhannya, curahan hati seorang SBY sudah terlanjur terucap dan layak juga kita simak.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengaku harus mengawal detik demi detik proses lobi menjelang paripurna DPR 30 Maret lalu terkait adanya kelompok yang menolak pemerintah diberi ruang menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
»Kemarin itu sangat berbahaya,” ujar Yudhoyono saat memimpin rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Demokrat di kantor DPP Demokrat, Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Ahad, 1 April 2012, (seperti dilansir Tempo.co 11 April 212).
Siang itu, selama lebih satu jam, SBY mencurahkan kekhawatirannya dan masuk dalam rekaman berdurasi 41 menit 49 detik yang salinannya dimiliki Tempo.
SBY gundah bukan tanpa alasan. Jika paripurna DPR tidak menyepakati masuknya pasal 7 ayat 6a Undang-Undang APNNP 2012 ekonomi Indonesia akan kolaps. Alasannya ruang pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) jika sewaktu-waktu harga minyak dunia bergejolak akan terkunci. »Kita akan kolaps.”
Menurut presiden kehendak beberapa partai yang tidak memberikan kewenangan mengatur harga minyak pada pemerintah akan menganggu stabilitas ekonomi nasional. Pemerintah tidak akan bisa melakukan apa-apa jika sewaktu-waktu terjadi gejolak harga minyak dunia. Tanpa penambahan pasal dalam APBNP, pemerintah tidak punya kewenangan dan alat untuk menyesuaikkan harga minyak mentah Indonesia (ICP).
Dia mengatakan kelompok atau partai manapun yang tidak setuju menaikkan BBM tidak pantas mengatasnamakan berjuang untuk kepentingan rakyat. Menurut SBY, bahkan presiden Megawati Soekarnoputri yang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) saat berkuasa pernah pula menaikkan harga BBM atas alasan menyelamatkan APBN. »Jadi kali ini (penolakan) bukan untuk rakyat, tetapi supaya SBY, pemerintah, dan demokrat jatuh.”
SBY juga mengkritisi partai lain yang setuju kenaikan harga BBM tetapi tidak setuju membantu masyarakat miskin melalui program Bantuan Langsung Sementara (BLSM). Kondisi ini kata Yudhoyono akan menyebabkan efek yang tak kalah buruk bagi masyarakat. »Kalau kami tidak diberi ruang, otoritas, melalui Undang-Undang untuk mendeliver bantuan kepada masyarakat sesuai perlindungan sosial maka akan terjadi gelombang di seluruh indonesia karena masyarakat akan menjerit, kemudian pemerintah dituntut dan akhirnya jatuh juga.”
Dalam curhatnya itu, SBY mengatakan berbagai gerakan menolak kenaikan harga BBM yang terjadi sudah tidak lagi berdasar. »Ujungnya sudah ke sana ke mari tapi intinya pemerintah diharapkan jatuh secepat-cepatnya. Tentu tidak seorang presidenpun yang mau dikadali, mau dibegitukan dan kita tidak berjuang.” Atas alasan itu Yudhoyono mengatakan ia terus berjuang agar pasal 7 ayat 6a disepakati paripurna.
Sumber : Tempo.co IRA GUSLINA SUFA
0 komentar:
Posting Komentar